Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Tata Kelola Izin Lingkungan dan Bangunan Demi Pembangunan Berkelanjutan
Inews Batulicin- Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Komitmen itu ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Izin Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (9/10/2025) di Ruang Bersujud 1 Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanbu, Eryanto Rais, mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif. Dalam sambutannya, Eryanto menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mengelola pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Perizinan lingkungan dan PBG bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk komitmen kita dalam memastikan pembangunan nasional yang aman, tertib, dan ramah lingkungan. Pembangunan yang baik bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Tanah Bumbu,” tegasnya.
Aturan Baru untuk Tata Kelola yang Lebih Efisien
PP 28/2025 hadir sebagai payung hukum untuk memperkuat sistem perizinan berbasis risiko yang lebih transparan dan terintegrasi. Melalui aturan ini, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum sekaligus menyederhanakan proses perizinan, sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat mengurus izin dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Bumbu. Kegiatan ini diikuti oleh 43 peserta, yang terdiri dari pelaku usaha, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu, Andrianto Wicaksono, dalam laporannya menyampaikan bahwa regulasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pembangunan di Tanah Bumbu.
“Melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pemahaman menyeluruh dari semua pihak sangat penting agar pelaksanaannya berjalan efektif,” ujarnya.
Baca Juga : Musim Durian Tiba, Lapak Durian Kampung Serbu Batulicin
Dorong Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Selain memperkuat sistem perizinan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Peserta sosialisasi diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung mengenai prosedur perizinan, mekanisme PBG, serta aspek-aspek lingkungan yang wajib dipenuhi dalam setiap pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap, dengan adanya sosialisasi ini, seluruh stakeholder dapat memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjaga tata kelola pembangunan yang baik. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Tanah Bumbu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan tata kelola izin yang kuat, kita bisa wujudkan daerah yang maju dan lestari,” tutup Eryanto Rais.
Menuju Tanah Bumbu yang Tertib dan Berkelanjutan
Melalui penerapan peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk membangun daerah secara terencana, terukur, dan tidak merusak lingkungan. Sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga implementasi regulasi bisa berjalan efektif di lapangan.
Dengan tata kelola perizinan yang baik, Tanah Bumbu diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam satu langkah pembangunan yang berkelanjutan.
